KEBIJAKSANAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN MEMASUKI ABAD KE-21

Oleh:
Ginandjar Kartasasmita
Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas
Disampaikan Pada Lustrum ke VI Universitas Pancasila
Jakarta, 21 Oktober 1996


I. Pendahuluan
Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat kepada seluruh sivitas akademika
Universitas Pancasila yang merayakan Lustrum ke VI. Semoga Universitas Pancasila akan terus
maju dalam mengemban Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian
masyarakat, dan dalam berperan serta memecahkan tantangan-tantangan pembangunan yang
dihadapi oleh bangsa Indonesia.
Pada kesempatan ini saya diminta untuk menyampaikan pandangan mengenai berbagai
tantangan dan peluang yang dihadapi oleh bangsa Indonesia dalam memasuki abad ke-21, dan
bagaimana peran dan kebijaksanaan perencanaan pembangunan dalam menghadapinya. Topik ini
cukup merangsang pemikiran karena pemahaman masa depan selalu diliputi oleh ketidakpastian,
sebab informasi mengenai apa yang terjadi di masa depan tidak pernah kita ketahui seutuhnya.
Yang dapat dilakukan hanya mencoba berbagai analisis dan prediksi yang didasari oleh informasi
yang kita miliki dewasa ini. Dengan berpangkal tolak pada serba keterbatasan itu, uraian selanjutnya
disusun dan akan dimulai dengan gambaran tentang tantangan dan peluang memasuki abad
ke-21.
II. Tantangan dan Peluang Memasuki Abad Ke-211
Dalam memasuki abad ke-21, dunia ditandai oleh berbagai perubahan besar dan dengan
tempo yang sangat cepat. Proses perubahan itu melahirkan sejumlah tantangan yang harus
dijawab oleh bangsa Indonesia. Tantangan-tantangan itu ada yang berupa peluang yang harus
dimanfaatkan, tetapi ada pula yang berupa kendala yang harus diatasi sehingga proses perubahan
itu menguntungkan dan tidak malah merugikan masa depan bangsa Indonesia.
Terdapat dua kekuatan besar yang mendasari proses transformasi global yang terjadi
dewasa ini, yakni perdagangan dan kemajuan teknologi. Keduanya saling berkaitan dan saling
menunjang. Perdagangan dunia yang makin meningkat bukan hanya telah mendorong proses alih
teknologi antarnegara, tetapi juga penguatan teknologi. Sebaliknya, peningkatan teknologi pada
gilirannya memperlancar dan mendorong arus barang, jasa dan informasi antarnegara. Interaksi
antara keduanya itu telah mendorong terjadinya penyesuaian yang mendasar di banyak negara di
dunia, baik di negara maju, maupun negara berkembang. Keseluruhan proses itu menghasilkan
ekonomi dunia yang makin terintegrasi.
Di bidang perdagangan, Bank Dunia memperkirakan bahwa dalam dua dasawarsa
terakhir ini ekspor dunia meningkat dari 11 persen menjadi 18 persen dari produk domestik bruto
(PDB) dunia. Dalam dasawarsa 1985–1994, rasio perdagangan dunia terhadap PDB dunia
meningkat tiga kali lebih cepat dari pada dasawarsa sebelumnya, dan dua kali lebih cepat
1 Uraian di bagian ini telah disampaikan pada kuliah perdana program Magister Perencanaan dan
Kebijaksanaan Publik, Fakultas Pascasarjana, Universitas Indonesia, Jakarta, 9 September 1996.
http://www.ginandjar.com 2
dibandingkan dengan dasawarsa 1960-an, yang disebut sebagai zaman keemasan pertumbuhan
ekonomi dan ekspor dunia.2
Dengan kesepakatan baru yang akan membentuk rezim perdagangan dunia yang bebas
hambatan, perdagangan dunia diperkirakan akan meningkat lebih pesat lagi. Banyak perkiraan
yang telah dibuat mengenai berapa besarnya peningkatan itu, mulai dari yang paling pesimis
sampai ke yang optimis, yang tentunya tergantung dari asumsi yang digunakan.
Yang penting bagi kita adalah adanya kesepakatan bahwa hilangnya hambatan
perdagangan di dunia akan menyebabkan meningkatnya volume perdagangan dunia. Ini berarti,
produksi meningkat, dan berarti pula lapangan kerja meningkat, serta pendapatan juga meningkat.
Dan yang penting lagi adalah, seperti dikatakan oleh Bank Dunia, bahwa negara berkembang
justru mempunyai peluang besar untuk memperoleh manfaat dari perluasan perdagangan dunia
ini.3
Perkembangan yang pesat justru akan terja di di kawasan Asia Pasifik, khususnya di Asia.
Berarti pula perdagangan di dalam kawasan ini (intra-regional trade) menjadi sangat penting,
termasuk perdagangan antarbatas negara (cross-border trade), yaitu antara negara-negara
bertetangga, yang memiliki potensi sebagai pendorong pertumbuhan subkawasan.
Bersamaan dengan integrasi perdagangan dunia itu, juga terjadi proses integrasi keuangan
dunia. Bank Dunia memperkirakan dalam sepuluh tahun terakhir ini persentase penanaman modal
langsung (foreign direct investment) terhadap PDB dunia meningkat dua kali, yang lebih dari
sepertiganya mengalir ke negara berkembang. Antara tahun 1991–1995, aliran modal swasta
(private capital flows) ke negara berkembang meningkat empat kali. Selain investasi langsung,
aliran modal juga terjadi dalam bentuk lain, seperti modal portfolio.4 Salah satu perkembangan
yang penting dalam rangka ini adalah berubahnya status negara-negara industri baru, dari
pengimpor modal neto menjadi pengekspor, dan sekarang telah menjadi sumber penanaman
modal yang penting untuk Indonesia, seperti Korea Selatan, Taiwan, Hongkong, dan Singapura.
Di bidang teknologi, pengembangan teknologi baru dan tingkat penyebaran pemanfaatannya
(rate of diffusion) merupakan kekuatan utama di balik transformasi struktural. Melalui
proses inovasi, baik yang melalui learning-by-doing atau alih teknologi, atau melalui perdagangan,
teknologi menciptakan proses baru yang menghasilkan produk-produk baru serta
mempengaruhi berbagai perubahan dalam organisasi, kelembagaan, dan sistem manajemen.5
2 Ekspansi perdagangan dunia itu bahkan terjadi sebelum tercapainya kesepakatan “Putaran Uruguay”
tahun 1994, dan merupakan hasil, antara lain, dari proses negosiasi multilateral yang panjang
sebelumnya, mulai dari “Putaran Kennedy” pada tahun 1960-an, dan “Putaran Tokyo” dalam tahun
1970-an.
3 Antara sekarang dan tahun 2010, 38 persen pertumbuhan produksi dunia akan dihasilkan oleh negaranegara
berkembang dibandingkan dengan 22 persen pada akhir dasawarsa 1980-an. Dalam 15 tahun
ke depan ini, peran negara-negara berkembang dalam produksi dunia akan meningkat dari 21 persen
menjadi 27 persen. Apabila digunakan konsep daya beli relatif (purchasing power parity), yang lebih
mencerminkan keadaan daya beli sesungguhnya, maka separuh dari peningkatan produksi akan
dihasilkan oleh negara-negara berkembang yang sekarang ini adalah 44 persen (The World Bank,
1995, 1996).
4 Aliran modal seperti ini selain banyak manfaatnya, juga ada risikonya, seperti yang diperlihatkan oleh
kasus Meksiko.
5 Proses inovasi itu sendiri tidak dapat dilepaskan dan merupakan fungsi dari berbagai variabel ekonomi
seperti perubahan dalam pola permintaan (yang dipengaruhi dan mempengaruhi gaya hidup dan
tingkat pendapatan) serta biaya-biaya relatif dari berbagai input produksi seperti jenis mesin, bahan
baku dan penolong, dan taraf keterampilan pekerjaannya.
http://www.ginandjar.com 3
Di antara beberapa jenis teknologi, khususnya mikroelektronik dan teknologi informasi,
teknologi bahan, serta bioteknologi, adalah yang paling besar dampaknya pada pola hidup
manusia dan perkembangan perekonomian dunia memasuki abad ke-21.
Terutama teknologi mikroelektronik dan informasi, sering dinyatakan sebagai faktor
penggerak utama perubahan besar yang terjadi di dunia pada akhir abad ke-20 ini. Integrasi
sistem perdagangan dan sistem keuangan dunia didorong oleh kemajuan teknologi di bidang ini,
yang berdampak besar pada sistem komunikasi dan transformasi. Terciptanya pasar global
sesungguhnya disebabkan oleh revolusi dalam teknologi ini.6
Perkembangan teknologi di bidang ini masih belum berhenti, dan para ahli sudah
meramalkan berbagai perkembangan yang akan mengubah pola dan gaya hidup manusia secara
dramatis di masa depan. Kemajuan di semua bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dipengaruhi
oleh kemajuan dalam teknologi di bidang ini.
Dua proses besar yang saling mendorong itu akan membentuk dunia baru pada abad ke-
21. Persoalan yang paling mendesak bagi kita sekarang adalah bagaimana mengendalikan dan
mengarahkan dampak berbagai perubahan itu untuk kemajuan masa depan bangsa Indonesia.
Atau, dengan kata lain, tantangan utama kita sekarang ini adalah bagaimana mengupayakan agar
bangsa Indonesia diuntungkan oleh proses perubahan tersebut. Berarti harus ada upaya agar
proses pembangunan nasional dapat terus memanfaatkan arus internasionalisasi ekonomi dunia
itu.
III. Peran Perencanaan
Bersamaan dengan proses globalisasi yang terjadi di dunia, di Indonesia pun sedang
terjadi proses perubahan yang besar. Untuk kepentingan pembahasan ini ada dua pola perubahan
yang sedang terjadi, yang meskipun berbeda (distinct) keduanya berkaitan dan bahkan dapat
dikatakan yang satu mencerminkan yang lainnya, atau keduanya adalah sisi-sisi dari fenomena
yang sama.
Pertama, proses transformasi struktural dari masyarakat tradisional ke masyarakat
modern dan dari ekonomi agraris ke ekonomi industri. Proses perubahan ini atau proses
modernisasi ini, merupakan wujud nyata dari pembangunan ekonomi yang telah menampakkan
kemajuan nyata karena bersamaan dengan proses itu telah terjadi peningkatan kesejahteraaan
yang dihasilkan oleh peningkatan produktivitas perekonomian secara keseluruhan.
Kedua, proses transformasi dari sistem ekonomi yang didominasi oleh pemerintah ke arah
sistem ekonomi pasar, yang masyarakatnya makin berperan sebagai pelaku utama pembangunan.
Proses perubahan ini menghasilkan efisiensi perekonomian nasional, meningkatkan daya saing
dan dengan demikian mendorong peningkatan produksi dan pendapatan masyarakat.
Kedua proses internal tersebut didorong dan dipengaruhi oleh proses eksternal tadi, yaitu
proses globalisasi perekonomian dunia, dengan dua ciri dan faktor pendorongnya yaitu
perdagangan bebas dan kemajuan teknologi.
6 Sekarang sudah tidak ada lagi hambatan waktu dan geografis karena bisnis dapat berjalan 24 jam dengan
tingkat kecepatan transaksi yang makin tinggi. Biaya-biaya produksi dapat ditekan makin rendah
karena arus informasi dan kemampuan pengolahan data lebih cepat dan akurat, serta proses produksi
makin efesien. Dengan informasi yang lebih cepat dan sistem transportasi yang lancar, maka
inventori dapat ditekan serendah mungkin dan ini sangat mempengaruhi struktur biaya. Kemajuan
teknologi di bidang ini ikut mendorong perkembangan teknologi di semua bidang lainnya. Demikian
pula, akan meningkat kemampuan desain dan keteknikan pada berbagai industri hingga hampir tidak
terbatas kemungkinannya.
http://www.ginandjar.com 4
Pengalaman di Indonesia itu memperkuat bukti-bukti empiris, seperti dalam hal jatuhnya
sistem komunisme, bahwa sistem ekonomi pasar lebih unggul dari pada sistem lainya, yang
disebut centrally-planned atau nonmarket economy.
Dalam keadaan demikian dengan sendirinya peran perencanaan diper soalkan.
Dengan gagalnya sistem perencanaan terpusat, atau sistem ekonomi dengan komando,
ada banyak pandangan yang berpendapat bahwa perencanaan tidak diperlukan, dan bahwa
mekanisme pasar akan merupakan jalan yang terbaik karena mekanisme pasar akan mengatur
secara alamiah pengalokasian sumber-sumber daya. Kegagalan perencanaan di berbagai negara
berkembang seperti India, Afrika, dan Amerika Latin di masa lalu, telah menyebabkan adanya
sikap skeptis dikalangan sementara ahli mengenai efektivitas perencanaan ekonomi untuk
membangun negara berkembang.7
Pada dasarnya memang kecenderungan yang umum adalah untuk makin mengurangi
peran pemerintah dalam kehidupan masyarakat terutama di bidang ekonomi. Telah banyak
kepustakaan yang membahas soal ini. Selain itu, integrasi ekonomi dan kemajuan teknologi
informasi juga oleh para ahli dipandang akan membawa konsekuensi terjadinya erosi terhadap
kewenangan pemerintah dalam mengatur ekonomi karena adanya kekuatan lain yang sulit dibendung.
Ada yang menyebutnya sebagai berakhirnya negara bangsa (nation-state) sebagai konsep
ekonomi, dan bahwa masa ini adalah masa senjanya konsep kedaulatan suatu bangsa.8
Oleh karena itu, peran negara dan pemerintah dalam ekonomi dunia yang makin menyatu,
telah menjadi bahan telaahan dan akan makin intensif lagi di telaah di masa depan, baik oleh para
ahli ilmu politik, administrasi, ekonomi, maupun sosial.
Namun, pada umumnya para ahli berpendapat bahwa dalam sistem ekonomi pasar pun
perencanaan tetap diperlukan. Osterfeld (1992) antara lain menyatakan bahwa “historically there
has been neither a pure market system nor a pure non-market system. Yet every actual economy
has been some blend of the two. It could not be otherwise, for there are, in fact, no other
possibilities”. Bahkan Friedman (1987) lebih tegas lagi menyatakan bahwa “even in a country
like the United States, with its fervent dedication to the principle of market rationality, many
planning activities are undertaken at all the pertinent territorial levels” .
Yang menjadi masalah dan bahan kajian para ahli adalah menemukan dan
mengembangkan model perencanaan yang tepat. Tidak ada satu sistem perencanaan yang dapat
diberlakukan untuk semua, karena selain peran lembaga-lembaga politik dan ekonomi, yang pada
umumnya dapat disusun model-model idealnya, sangat berpengaruh pula faktor budaya, seperti
dikatakan oleh Osterfeld (1992). Ia lebih jauh menyatakan bahwa “some markets may function
best when left unregulated, while satisfactory performance in others may require regulation”.
Dari pengalaman negara-negara di Asia yang berhasil pembagunannya, memang dapat
ditarik kesimpulan bahwa perencanaan berperan besar dalam keberhasilan itu. Misalnya Jepang,
satu-satunya negara industri yang memiliki lembaga perencanaan, yaitu Economic Planning
Agency, yang dipimpin oleh seorang menteri (meskipun sebutannya adalah Direktur Jenderal).
Lembaga ini berperan mengarahkan perekonomian Jepang sejak awal, sejak namanya masih
Economic Stabilization Board yang didirikan pada tahun 1946. Lembaga inilah yang membuat
rencana komprehensif untuk pemulihan kemali (recovery) Jepang.9
7 Lihat antara lain Barry P. Bosworth dan Gur Ofer, Reforming Planned Economies in An Integrating
World Economy, The Brooking Institution, Washington DC, 1995; dan Peter J Boettke, The Collapse of
Development Planning, New York University Press, New York, 1994.
8 Lihat antara lain Randall B. Purcell (Editor), The Newly Industrializing Countries in the World
Economy, Challenges for US Policy, Lynne Rienner Publisher, 1989; Walter B. Wriston, The Twilight
of Sovereignty, Charles Scribner’s Sons, New York, 1992; Kenichi Ohmae, The End of the Nation
State: The Rise of Regional Economics, The Free Press, New York, 1995.
9 Lihat misalnya “Economic Planning Agency of Japan” dalam The Five-Year Economic Plan: Sharing a
Better Quality of Life Around the Globe, Tokyo, June 1992.
http://www.ginandjar.com 5
Negara-negara industri baru seperti Korea dan Taiwan juga memiliki lembaga-lembaga
perencanaan yang berperan besar dalam mengarahkan gerak pembangunan ekonomi sehingga
menghasilkan kemajuan seperti yang dicapai sekarang. Bank Dunia bahkan menunukkan bahwa
keberhasilan pembangunan ekonomi di negara-negara Asia Timur (termasuk Indonesia) antara
lain disebabkan oleh adanya intervensi yang tepat dari pemerintahnya.10
Kegagalan perencanaan biasanya terjadi bukan karena adanya perencanaan itu sendiri,
melainkan dapat bersumber pada berbagai sebab lainnya.
Pertama, penyusunan perencanaan tidak tepat, mungkin karena informasinya kurang
lengkap atau metodologinya belum dikuasai, atau perencanaannya sejak semula memang tidak
realistis sehingga tidak mungkin pernah bisa terlaksana. Dalam hal terakhir ini, biasanya
pengaruh politis terlalu besar sehingga pertimbangan-pertimbangan teknis perencanaan diabaikan.
Kedua, perencanaannya mungkin baik, tetapi pelaksanaannya tidak seperti seharusnya. Dengan
demikian, kegagalan yang terjadi adalah karena tidak berkaitnya perencanaan dengan
pelaksanaannya. Penyebabnya, dapat karena aparat pelaksana yang tidak siap atau tidak
kompeten, tetapi dapat juga karena rakyat tidak punya kesempatan berpartisipasi sehingga tidak
mendukungnnya. Ketiga, perencanaan mengikuti paradigma yang ternyata tidak sesuai dengan
kondisi dan perkembangan serta tidak dapat mengatasi masalah mendasar negara berkembang.
Misalnya, orientasi semata-mata pada pertumbuhan yang menyebabkan makin melebarnya
kesenjangan. Dengan demikian, yang keliru bukan semata-mata perencanaannya, tetapi falsafah
atau konsep di balik perencanaan itu. Keempat, karena perencanaan diartikan sebagai pengaturan
total kehidupan manusia sampai yang paling kecil sekalipun. Perencanaan di sini tidak
memberikan kesempatan berkembangnya prakarsa individu dan pengembangan kapasitas serta
potensi masyarakat secara penuh. Sistem ini bertentangan dengan hukum penawaran dan
permintaan karena pemerintah mengatur semuanya. Perencanaan seperti inilah yang disebut
sebagai sistem perencanaan terpusat (centrally planned system).
Sistem perencanaan yang berhasil diterapkan di berbagai negara yang telah terbukti
kemajuannya, seperti Jepang dan negara-negara industri baru, adalah sistem perencanaan yang
mendorong berkembangnya mekanisme pasar dan peran serta masyarakat. Dalam sistem itu
perencanaan dilakukan dengan menentukan sasaran-sasaran secara garis besar, baik di bidang
sosial maupun ekonomi, dan pelaku utamanya adalah masyarakat atau dengan kata lain usaha
swasta.11
10 The Wold Bank, The East Asian Miracle: Economic Growth and Public Policy, Washington DC, 1993.
11 Friedman (1987) menyatakan ada sekurang-kurangnya sepuluh penggunaan perencanaan, yang
disebutnya sebagai management of change, yaitu:
·  Guiding overall economic stability and growth in national societies (monetary policy, full
employment planning, international trade policy, etc.)
·  Providing public services to meet the general needs of the population (national defense, public
housing, education, health, etc.)
·  Investing in areas that are of little interest to private capital because of low rates of return,
diffused benefits, and the large size of the invesment required (basic phisycal infrastructure,
such as highways, mass transit, major hydroelectric facilities, land acquisition in urban
redevelopment, etc.)
·  Subsidizing corporate interests and farmers to encourage specific actions (sectoral growth,
redevelopment, infant industries, acreage reductions, relocation of industry, employment of
handicapped, etc.)
·  Protecting property owners and local business interests againts the ravages of unrestrained
market rationality (land use planning, zoning, anti-pollution planning, etc.)
·  Redistributing income to achieve a more equitable and just social order.
·  Applying comprehensive and coordinate planning approaches to area development
(multipurpose river basin development, comprehensive rural development, etc.)
·  Restraining market rationality in the name of social interests (coastal planning, job protection,
wilderness preservation, etc.)
http://www.ginandjar.com 6
Gharajedaghi bekerja sama dengan Ackoff (1986) menunjukkan perencanaan yang ideal
yang disebutnya sebagai interactive planning, yang memenuhi tiga prinsip, yaitu prinsip
partisipatif, kesinambungan, dan holistik. Prinsip partisipatif, menunjukkan bahwa rakyat atau
masyarakat yang akan diuntungkan oleh (atau memperoleh manfaat dari) perencanaan harus turut
serta dalam prosesnya. Dengan kata lain masyarakat menikmati faedah perencanaan bukan
semata-mata dari hasil (product) perencanaan, tetapi dari keikutsertaan dalam prosesnya. Prinsip
kesinambungan, menunjukkan bahwa perencanaan tidak hanya berhenti pada satu tahap, tetapi
harus berlanjut sehingga menjamin adanya kemajuan terus menerus dalam kesejahteraan, dan
jangan sampai terjadi kemunduran (relapse). Juga diartikan perlunya evaluasi dan pengawasan
dalam pelaksanaannya sehingga secara terus-menerus dapat diadakan koreksi dan perbaikan
selama perencanaan dijalankan. Prinsip holistik, dimaksudkan bahwa masalah dalam perencanaan
dan pelaksanaannya tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi (atau sektor) tetapi harus dilihat dari
berbagai aspek, dan dalam keutuhan konsep secara keseluruhan.
Dalam konsepnya itu sistem yang dikehendaki (ideal) selain harus mencakupi hal-hal di
atas, juga mengandung sistem yang dapat berkembang (a learning and adaptive system) serta
sistem yang terbuka dan demokratis, yang disebutnya sebagai a pluralistic social setting.12
Sebagai kesimpulan, perencanaan dapat dilakukan dan bahkan diperlukan untuk
pembangunan, dengan memenuhi syarat sebagai berikut:
(1) bersifat garis besar dan indikatif,
(2) mengendalikan dan mengarahkan investasi pemerintah yang mendorong meningkatnya usaha
masyarakat/swasta,
(3) mendorong bekerjanya pasar,
(4) mengikutsertakan masyarakat dalam prosesnya,
(5) memajukan golongan masyarakat (dan wilayah) yang dengan ekonomi pasar saja tidak
mungkin berkembang atau bersaing antara lain dalam memperoleh akses faktor-faktor
produksi.
IV. Kebijaksanaan Perencanaan Menyongsong Abad Ke -21
Dari uraian di atas, pengarahan atau perencanaan (karena perencanaan pada dasarnya
adalah pengarahan) pemerintah memang perlu karena melalui mekanisme pasar saja tujuan-tujuan
mendasar dalam kehidupan bangsa tidak akan pernah tercapai. Padahal negara ini didirikan dan
diperjuangkan mati-matian dengan banyak pengorbanan bukan tanpa tujuan. Negara ingin
mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia karena bagi bangsa Indonesia pembangunan
adalah pengamalan Pancasila. Hal itu tidak akan pernah tercapai tanpa pengarahan dari
pemerintah. Sejarah menunjukkan bahwa tanpa adanya pengendalian atas perekonomian,
·  Transferring income to the victims of market rationally (unemployment and workmen’s
compensation, etc.)
·  Ameliorating other dysfunctional consequences of market rationality (social and spatial
inequalities, business cycle planning, resource conservation, etc.; see also 1,4, and 6 above).
12 Tepatnya Gharajedaghi mengatakan sistem yang ideal adalah yang memungkinkan:
·  A participative process that enables the members of a social system collectively to define and
redefine their desired futures and relate their roles to the totality of the system of which thet are a
part,
·  A learning and adaptive system that is able and willing to alter its course of action at any time in
recognition of emerging values and new realisties,
·  A pluralistic social setting that encourages and facilitates questioning of sacred assumptions and
challenges the implicit set of default values.
http://www.ginandjar.com 7
mekanisme pasar saja dengan segala kelebihan dan kekurangannya, terbukti kurang efektif dalam
proses alokasi sumber daya.
Dalam kondisi demikian itu, kita mencoba merancang masa depan. Jelas ini tidak mudah,
dan tidak mungkin tanpa mengalami pergeseran dalam perjalanannya. Namun, yang penting, kita
telah memiliki wawasan masa depan betapa pun kurang sempurnanya.
Saya ingin membahasnya secara ringkas, dimulai dari sistem perencanaan yang berlaku di
Indonesia berdasarkan UUD 1945.
Menurut sistem konstitusi kita, rakyat menentukan masa depan yang dikehendakinya.
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai penjelmaan rakyat yang memegang kedaulatan
negara, dengan memperhatikan perkembangan, menentukan haluan negara dalam garis besar. Ini
yang disebut Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Segala apa yang dilakukan dengan nama
pembangunan, harus didasarkan pada GBHN. Presiden sebagai mandataris MPR berkewajiban
melaksanakan GBHN tersebut. GBHN pada dasarnya adalah kehendak politik, dan lebih bersifat
menunjukkan arah. Untuk pelaksanaannya, GBHN kemudian dijabarkan dalam sebuah sistem
perencanaan lima tahunan yang dinamakan rencana pembangunan lima tahun (repelita).
Repelita, berdasarkan pada arahan-arahan GBHN, mengandung sasaran-sasaran dan
upaya untuk mencapai sasaran-sasaran tersebut. Repelita, selain merumuskan apa yang ingin
diwujudkan, juga mengenali tantangan-tantangan yang dihadapi serta kendala-kendala dan
peluang-peluang untuk mengatasi tantangan itu. Jadi, repelita mengandung visi mengenai masa
depan dan bagaimana niat untuk mewujudkannya.
Repelita tidak hanya berisi sasaran-sasaran kualitatif, tetapi juga telah mengandung
sasaran-sasaran kuantitatif yang dapat digunakan untuk mengukur seberapa jauh telah dapat
dicapai berbagai aspirasi mengenai masa depan itu. Repelita, meskipun disusun oleh pemerintah,
dalam penyusunannya itu telah dimintakan pendapat, dan diperoleh masukan dari kalangan luas
masyarakat. Sebelum ditetapkan, naskah repelita dibahas dengan Dewan Perwakilan Rakyat
(DPR) yang memberikan koreksi-koreksi dan masukan-masukan. Dengan demikian, dapat
dikatakan bahwa repelita adalah kesepakatan nasional mengenai upaya pembangunan lima tahun
ke depan.
Selanjutnya Presiden melaksanakan repelita itu, sebagai pengejawantahan pelaksanaan
GBHN yang menjadi tugas dan tanggung jawab konstitusionalnya. Sepanjang menyangkut
kegiatan pemerintah yang dibiayai dengan anggaran negara, pelaksanaannya dituangkan dalam
anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), yang setelah mendapat persetujuan DPR,
disahkan sebagai undang-undang. Tidak semua upaya pembangunan memerlukan investasi
pemerintah, bahkan sebagian besar merupakan investasi masyarakat. Dalam hal demikian yang
diperlukan adalah kebijaksanaan-kebijaksanaan pembangunan yang mendukung tercapainya
sasaran-sasaran pembangunan. Misalnya deregulasi dan debirokratisasi adalah kebijaksanaan
pembangunan yang serupa itu. Pada akhir masa jabatannya, Presiden mempertanggungjawabkan
pelaksanaan GBHN itu kepada MPR. Selama pelaksanaannya DPR mengawasi jalannya
pembangunan. Dengan demikian sambil berjalan, dapat diadakan perbaikan-perbaikan dan
koreksi-koreksi.
Inilah sistem kita. Sistem ini telah dijalankan selama 25 tahun kita membangun.
Memang tampaknya sulit melakukan perbandingan sistem kita dengan sistem di negara
lain. Apalagi di negara-negara yang menganut paham ekonomi bebas atau ekonomi pasar.
Kenyataannya kita telah memiliki lima GBHN dan enam repelita, dan pembangunan selama ini
dinilai oleh banyak kalangan secara objektif sebagai pembangunan yang berhasil. Tanpa
perencanaan tidak mungkin semuanya itu dapat dicapai.
Memang kita tidak menutup mata terhadap adanya kekurangan-kekurangan dalam
perencanaan. Kita menyadari adanya keterbatasan-keterbatasan, misalnya dalam memperoleh
data dan informasi yang memadai serta metodologi peramalannya untuk membuat rencana yang
http://www.ginandjar.com 8
baik. Kita juga seringkali harus merevisi dan mengoreksi rencana-rencana karena perkembangan
keadaan.
Akan tetapi saya kira semua rencana, seperti telah dikaji oleh banyak ahli sebagaimana
diutarakan di atas, bagaimanapun hebatnya, tidak ada yang dapat menjamin bahwa masa depan
adalah senantiasa sesuai dengan yang direncanakan. Oleh karena itu, pada umumnya rencana
bersifat indikatif, dan pelaksanaannya disesuaikan dengan perkembangan.
Kita telah menyelesaikan Pembangunan Jangka Panjang Pertama (PJP I) dalam lima
repelita, dengan hasil yang telah diketahui bersama. Tidak perlu saya ulang-ulang lagi di sini.
Sekarang kita tengah memasuki tahap selanjutnya yaitu PJP II yang dimulai dengan Repelita VI.
Landasannya adalah GBHN 1993.
GBHN 1993 mengamanatkan bahwa dalam PJP II bangsa Indonesia tidak hanya harus
makin maju dan sejahtera, tetapi juga makin mandiri. Dalam PJP II ingin dikejar ketertinggalan
kita dari bangsa-bangsa lain yang telah lebih dahulu maju, dengan mengandalkan pada kekuatan
sendiri. Untuk mencapainya, maka titik berat pembangunan diletakkan di bidang ekonomi,
seiring dengan kualitas sumber daya manusia, secara saling memperkuat dengan bidang-bidang
lainnya.
Dengan pengarahan itu, dicoba disusun bagaimana wujud masa depan tersebut, yang
dapat diperkirakan mampu dicapai dalam 25 tahun. Dalam melakukannya ada beberapa patokan
yang dijadikan pegangan.
Pertama, keinginan politik rakyat, seperti yang pokok-pokoknya disebut di atas, yaitu
yang diamanatkan oleh GBHN.
Kedua, pengalaman pembangunan selama ini dan hasil yang telah dicapai.
Memperhitungkan pengalaman ini penting karena tidak mungkin misalnya apabila di masa lalu
laju pertumbuhan ekonomi rata-rata 7 persen, kemudian dalam PJP II mendadak direncanakan
menjadi 10 persen. Masa depan bertolak dan harus terkait dengan masa lalu.
Ketiga, memperkirakan apa yang sungguh-sungguh dapat dicapai dalam kurun waktu itu.
Artinya, menempatkan sasaran secara maksimal, tetapi yang realistis dapat dicapai. Sasaran ini
harus setinggi mungkin sehingga benar-benar ada upaya untuk mencapainya, dan dibuat tidak
terlalu mudah, sehingga dapat memacu untuk bekerja keras. Akan tetapi sasaran juga tidak boleh
terlalu tinggi, sehingga dengan cara apa pun tidak mungkin tercapai.
Keempat, memperhitungkan potensi yang dapat dikembangkan, baik yang dimiliki
sekarang maupun yang diharapkan akan dimiliki sebagai hasil proses pembangunan yang
berkelanjutan.
Kelima, memperhitungkan hambatan-hambatan yang dihadapi, baik yang bersumber dari
dalam maupun dari luar tubuh bangsa kita.
Atas dasar itu, maka dirumuskan beberapa sasaran pokok, yang apabila diletakkan secara
serasi akan menggambarkan wujud masa depan kita memasuki abad yang akan datang. Dalam
PJP II akan kita upayakan terjadinya transformasi yang mendasar dalam masyarakat kita
sehingga menjadi masyarakat industri yang maju dan modern, dengan ciri-ciri sebagai berikut.
Pertama, kesejahteraan masyarakat akan meningkat dengan nyata dan cukup berarti.
Untuk itu, laju pertumbuhan diusahakan untuk tercapai dan terpelihara pada tingkat yang cukup
tinggi. Selama PJP II laju pertumbuhan kita perkirakan rata-rata di atas 7 persen per tahun.
Dengan laju pertumbuhan penduduk yang pada akhir PJP II sudah akan di bawah 1 persen, maka
dalam 25 tahun pendapatan per kapita bangsa Indonesia akan meningkat empat kali dalam nilai
riil.
Dengan tingkat pertumbuhan yang demikian, ekonomi Indonesia pada waktu itu sudah
akan berkembang menjadi ekonomi yang besar, yaitu sekitar US$980 miliar dengan harga tahun
1993. Bahkan apabila disesuaikan daya beli relatifnya (purchasing power parity) akan menjadi
sekitar US$2,0 triliun, yang merupakan salah satu ekonomi terbesar di dunia.
http://www.ginandjar.com 9
Volume ekonomi yang meningkat demikian besar akan menjadi pasar yang dinamis, dan
dengan demikian menjadi pendorong bagi pertumbuhan produksi dalam negeri. Pasar ekspor
yang diperkirakan juga akan berkembang, dengan perdagangan dunia yang makin tanpa
hambatan, masih tetap akan merupakan penunjang pertumbuhan industri.
Kedua, dengan dinamika ekonomi yang demikian proses transformasi struktural akan
berlangsung sehingga peran sektor industri dalam perekonomian akan meningkat menjadi sekitar
sepertiga pada akhir PJP II dari sekitar seperlima pada akhir PJP I. Perubahan juga akan terjadi
pada struktur ketenagakerjaan. Perpindahan tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor
nonpertanian, khususnya industri dan jasa akan makin cepat.13
Kualitas sumber daya manusia (SDM) kita makin meningkat. Ini akan terlihat dari
angkatan kerja yang makin terdidik, yakni sebagian terbesar sudah berpendidikan 9 tahun dan
bahkan 12 tahun ditambah pengetahuan keterampilan. Kualitas SDM itu juga akan tercermin
pada derajat kesehatan yang makin baik. Umur harapan hidup meningkat dengan sekurangkurangnya
8 tahun sehingga menjadi 71 tahun. Keadaan kesehatan dan gizi masyarakat sebagai
sumber pokok produktivitas SDM (di samping pendidikan), sudah akan makin membaik.
Peran tenaga profesional, teknisi, dan ketatalaksanaan akan meningkat sejalan dengan
peningkatan pendapatan per kapita. Begitu pula, peran tenaga kerja dengan upah tetap akan
meningkat. Dengan kata lain, peran sektor formal dalam penciptaan lapangan kerja dan usaha
makin meningkat pula.
Dengan komposisi produksi dan sifat-sifat struktural yang demikian, ekonomi Indonesia
pada akhir PJP II sudah akan tergolong negara industri (industrialized country). Jauh sebelum itu,
pada Repelita VII, Indonesia sudah secara efektif akan tergolong dalam kelompok negara-negara
industri baru Newly Industrialized Countries (NICs).
Ketiga, proses ini akan mendorong terbentuknya kelas menengah yang makin kuat, yang
akan menjadi tulang punggung perekonomian yang makin andal. Kelas menengah ini terdiri atas
tenaga kerja profesional dan para pengusaha menengah yang mandiri.
Hal ini berkaitan dengan perbaikan dalam struktur dunia usaha. Dalam PJP II diharapkan
berkembang lapisan pengusaha menengah yang kukuh, yang akan saling mendukung dengan
lapisan usaha kecil yang makin kuat dan dengan usaha besar yang diharapkan juga makin luas
basisnya. Kita akan dan harus mengusahakan agar dalam dunia usaha tercipta keseimbangan
yang adil antara usaha besar, menengah, dan kecil. Konsentrasi kekuatan pasar pada usaha besar
makin berkurang, sedangkan lapisan menengah dan kecil akan tumbuh lebih cepat. Berbagai
kebijaksanaan ekonomi dengan didukung oleh peraturan perundangan harus ditujukan ke arah itu.
Keempat, seperti halnya negara industri lainnya, pada saat itu Indonesia sudah akan
makin kuat ketahanan ekonominya. Lembaga-lembaga ekonomi yang penting bagi masyarakat
sudah berfungsi dengan mantap. Ketergantungan pada alam sudah sangat berkurang. Dengan
intensifikasi dan teknologi pertanian, peningkatan produksi menjadi lebih terjamin. Tata niaga
sudah berjalan secara efektif dan sesuai prinsip -prinsip pasar serta bersifat transparan. Dengan
demikian, fluktuasi dalam persediaan bahan pokok di dalam negeri sudah tidak akan terlalu besar
pengaruhnya terhadap perekonomian negara.
Kelima, bangsa Indonesia sudah makin mandiri dalam pembiayaan pembangunan. Pada
akhir PJP II Indonesia sudah bukan lagi negara yang menerima pinjaman lunak. Neraca
pembayaran sudah akan mantap. Kita akan makin mengandalkan perolehan devisa dan kesehatan
neraca pembayaran dari perdagangan dan tidak lagi dari bantuan luar negeri. Itu tidak berarti
bahwa tidak akan ada pinjaman karena pinjam-meminjam adalah praktik yang biasa dalam
13 Bersamaan dengan itu pada akhir PJP II penduduk Indonesia sudah menjadi penduduk perkotaan.
Artinya, penduduk perkotaan yang kini berjumlah sekitar 65 juta atau 35 persen dari total penduduk,
akan meningkat menjadi sekitar 155 juta atau sekitar 60 persen dari total penduduk. Proses urbanisasi
ini menunjukkan proses industrialisasi kita, yang selain ada keuntungan-keuntungannya, dengan
sendirinya ada juga konsekuensi masalah-masalahnya, yang harus kita antisipasi sejak dari sekarang.
http://www.ginandjar.com 10
kehidupan ekonomi. Pinjaman tidak merupakan faktor yang terlalu mengganggu kesehatan
perekonomian. Kondisi perekonomian yang sehat akan menjamin mantapnya aliran keluarmasuknya
modal.
Keenam, masalah kemiskinan absolut telah terselesaikan. Kita mengharapkan bahwa
pada akhir Repelita VII masalah kemiskinan absolut, artinya penduduk yang hidup di bawah garis
kemiskinan, sebagian besar sudah akan terselesaikan. Mungkin mereka yang miskin hanya tersisa
di kantung-kantung kemiskinan yang sulit terjangkau, yang upayanya harus dilanjutkan sehingga
sebelum PJP II berakhir masalah ini telah tuntas terselesaikan.
Kesenjangan pembangunan antardaerah secara sistematis dan konsisten akan makin
berkurang. Meskipun dalam 25 tahun belum mungkin dapat dihilangkan sama sekali, diupayakan
agar jurang kesenjangan tidak makin melebar. Kawasan tertinggal akan memperoleh perhatian
khusus agar dapat melepaskan diri dari perangkap ketertinggalan, dan dapat turut melaju dalam
arus kemajuan ekonomi bersama kawasan lainnya yang telah lebih dulu berkembang.
Ketujuh, secara keseluruhan proses transformasi ekonomi, akan berjalan bergandengan
dengan transformasi budaya. Bangsa Indonesia, dengan tingkat pendidikan yang makin tinggi,
dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) yang makin canggih, dan dengan
interaksi yang makin intensif dengan dunia internasional, akan cepat tumbuh menjadi bangsa
yang modern.
Seperti dikatakan tadi, manusia Indonesia pada akhir PJP II akan berpendidikan lebih
tinggi, lebih sehat dan pengetahuan umumnya lebih luas sehingga, dengan demikian, makin
cerdas dan pekerjaannya makin terspesialisasi. Ia akan senantiasa membandingkan dirinya
dengan bangsa lain di segala bidang kehidupan. Ia tidak ingin jauh tertinggal, dan dirangsang
untuk terus mengejar ketertinggalan.
V. Penutup
Demikianlah secara sangat ringkas gambaran masa depan yang ingin kita tuju dalam
beberapa segi pokoknya. Dengan wujud masa depan yang demikian, Indonesia sudah akan
menjadi bangsa industri yang maju dan modern, dan berdiri di atas landasan kemandirian pada
sekitar akhir PJP II. Kita telah mencapai tahap yang memungkinkan bangsa ini untuk tumbuh
berlanjut dengan kekuatannya sendiri, dengan memanfaatkan dinamika perkembangan ekonomi
internasional yang terus didorong oleh keterbukaan dan integrasi ekonomi serta kemajuan
teknologi.
Semuanya itu jelas tidak akan terjadi dengan sendirinya. Kita menyadari banyak
tantangan yang kita hadapi dan rintangan yang harus kita atasi untuk mewujudkan kemajuan yang
kita dambakan itu. Tanpa usaha yang sungguh-sungguh, semua itu tidak mungkin akan terjadi,
malahan kita dapat makin menjauh daripadanya. Untuk mewujudkannya diperlukan kombinasi
komitmen politik yang kuat serta kebijaksanaan-kebijaksanaan pembangunan yang tepat dan
disiplin serta kerja keras seluruh lapisan masyarakat. Sangat diperlukan sense of purpose yang
akan memadukan segenap potensi dan kekuatan yang ada pada kita.
Demikianlah sekedar uraian singkat mengenai masa depan yang kita inginkan serta
tantangan mendesak yang kita hadapi dan yang harus dapat kita atasi dengan pendekatan serta
langkah-langkah yang tepat, melalui perencanaan yang tepat pula. Pandangan-pandangan tersebut
tadi semata-mata dilihat dari kaca mata seorang perencana. Dengan sendirinya dari sudut
penglihatan lain dapat pula diperoleh gambaran lain.
Meskipun demikian, semoga pandangan-pandangan yang saya uraikan tadi ada
manfaatnya. Sekali lagi selamat ulang tahun. Dirgahayu Universitas Pancasila.
http://www.ginandjar.com 11
Daftar Pustaka
Boettke, Peter J. The Collapse of Development Planning. New York: New York Unversity Press.
1994.
Bosworth, Barry P. and Gur Ofer. Reforming Planned Economies in and Integrating World
Economy. Washington D.C.: The Brooking Institution. 1995.
Economic Planning Agency. The Five-Year Economic Plan: Sharing a Better Quality of Life
Around the Globe. Tokyo: Government of Japan, June 1992.
Friedman, John. Planning in the Public Domain: From knowledge to action; Princeton: Princeton
University Press. 1997.
Gharajedaghi, Jamshid, dan Rusell L. Ackoff, (a.o.). Prologue to National Development
Planning. New York: Greenwood Press. 1986.
Guy, Peters B. American Public Policy. Promise and Performance, Chattam, NJ: Chattam House
Publisher’s, Inc. 1993.
Kartasasmita, Ginandjar. Perencanaan Pembangunan Nasional: Berbagai Tantangan dan
Permasalahannya Memasuki PJP II. Makalah disampaikan pada kuliah umum sivitas
akademika Universitas Brawijaya. Malang, 2 Desember 1994.
__________. Wawasan Kepemimpinan Masa Depan. Makalah disampaikan pada Program
Pelatihan Kepemimpinan. Paris, 2 Juni 1996.
__________. Tantangan Pembangunan Ekonomi dalam Era Globalisasi Abad ke-21. Makalah
disampaikan pada seminar dalam rangka HUT ke-23 PERSADA dan HUT ke-10
UNSADA, Jakarta, 2 Juli 1996.
__________. Agenda Pembangunan Memasuki Abad Ke-21. Makalah disampaikan kuliah
perdana Program Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik, Universitas Indonesia.
Depok, 9 September 1996.
Ohmae, Kenichi. The End of the Nation State: The Rise of Regional Economics. New York: The
Free Press. 1995
Osborne, David and Ted Gaebler. Reinventing Government. A Plume Book. 1992.
Osterfeld, David. Prosperity versus Planning: How Government Stifles Economis Growth. New
York: Oxford University Press. 1992.
The World Bank. The East Asian Miracle: Economic Growth and Public Policy. Washington
D.C.: The World Bank. 1993.
The World Bank. 1995 Gobal Economics Prospect And The Developing Countries. Washingnton
D.C.: The World Bank. 1995.
The World Bank. 1996 Gobal Economics Prospect And The Developing Countries. Washington
D.C.: The World Bank. 1996.
Wriston, Walter B. The Twilight of Sovereignty. New York: Charles Scribner’s Sons. 1992.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: